Perhitungan PPh Bagi Pegawai Tetap yang Berhenti Berkerja (Resign)
Penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang mengajukan pengunduran diri membutuhkan pencermatan terhadap status kewajiban pajak subjektif. Pegawai dapat berhenti bekerja di pertengahan tahun dengan status kewajiban pajak yang masih melekat atau hilang sama sekali. Fokus pembahasan ini tertuju pada mekanisme penghitungan pajak untuk pegawai yang berhenti bekerja namun tetap berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri sesuai regulasi PMK 168/2023.
Mekanisme penghitungan pajak pada masa terakhir saat pegawai berhenti bekerja menggunakan metode tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Dasar pengenaan pajak diperoleh dari total penghasilan kena pajak selama tahun berjalan. Nilai pajak yang harus dipotong pada masa terakhir merupakan selisih antara pajak terutang setahun dengan total pajak yang telah dipotong pada bulan-bulan sebelumnya. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mengembalikan kelebihan pemotongan kepada pegawai jika pajak yang sudah dibayar melebihi pajak terutang. Pengembalian dana tersebut dilakukan bersamaan dengan penyerahan bukti potong pajak paling lambat satu bulan setelah masa pajak terakhir.
Mekanisme Penghitungan Pajak Pegawai yang Berhenti Bekerja
Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Resign
Profil Pegawai:
Dimas (Status TK/0) adalah pegawai tetap di PT Sentosa Abadi sejak Januari 2024. Dimas memutuskan untuk berhenti bekerja terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024.
Gaji Pokok: Rp9.000.000 per bulan.
Iuran Pensiun (Dibayar Dimas): Rp100.000 per bulan.
Penghasilan Lain: Nihil (Hanya gaji).
1. Penghitungan Masa Pajak Januari–April (Menggunakan TER)
Selama bulan Januari hingga April, perusahaan memotong pajak menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER).
Status: TK/0 (Masuk Kategori TER A).
Penghasilan Bruto: Rp9.000.000.
Tarif TER A: Untuk rentang penghasilan ini, tarif yang berlaku adalah 1,5%.
Rincian Potongan Januari–April:
Tabel mengenai Tarif Efektif (TER) bisa dilihat di sini.
2. Penghitungan Masa Pajak Mei (Masa Pajak Terakhir)
Bulan Mei adalah bulan terakhir Dimas menerima gaji sebelum berhenti per 1 Juni. Pada masa ini, pajak dihitung ulang menggunakan mekanisme rampung untuk seluruh penghasilan yang diterima tahun 2024 (Januari–Mei).
A. Penghasilan Bruto (5 Bulan): Rp9.000.000 × 5 = Rp45.000.000
B. Pengurang:
Biaya Jabatan: 5% × Rp45.000.000 = Rp2.250.000
Iuran Pensiun: Rp100.000 × 5 = Rp500.000
Total Pengurang:$$Rp2.250.000 + Rp500.000 = Rp2.750.000
C. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan Neto: Rp45.000.000 - Rp2.750.000 = Rp42.250.000
PTKP (TK/0): Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak: Rp42.250.000 - Rp54.000.000 = Nihil (Karena Penghasilan Neto lebih kecil dari PTKP).
D. Rekonsiliasi Pajak Akhir:
PPh Pasal 21 Terutang Setahun: Rp0
PPh Pasal 21 Telah Dipotong (Jan–Apr): Rp540.000
Status Akhir: Lebih Bayar (Rp540.000)
Maka, Dimas tidak memiliki pajak terutang karena penghasilan netonya selama 5 bulan kerja belum melampaui ambang batas PTKP setahun. PT Sentosa Abadi wajib mengembalikan uang sebesar Rp540.000 (yang telah dipotong pada bulan Januari–April) kepada Dimas bersamaan dengan pemberian Bukti Potong 1721-A1.
Berhenti Bekerja dan Kehilangan Kewajiban Subjektif
Kondisi berbeda berlaku apabila pegawai berhenti bekerja sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Situasi ini umumnya terjadi pada pegawai yang meninggalkan Indonesia untuk menetap di luar negeri selamanya atau pegawai yang meninggal dunia. Tata cara penghitungan untuk kondisi ini mengharuskan penghasilan neto disetahunkan terlebih dahulu sebelum penerapan tarif pajak.