Kredit PPh Orang Pribadi: "Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?"
Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga pada dasarnya merupakan bentuk cicilan atau uang muka penyetoran pajak. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia mewajibkan pihak pemberi penghasilan untuk menahan sebagian dana sebagai pajak sebelum penghasilan tersebut diserahkan kepada penerima. Nominal pajak yang telah ditahan oleh perusahaan atau rekanan bisnis ini mutlak menjadi hak wajib pajak. Hak tersebut dapat diklaim sebagai kredit pajak untuk mengurangi total beban pajak tahunan yang harus disetorkan secara mandiri ke kas negara.
Konsep Dasar Uang Muka Pajak Penghasilan
Integrasi Bukti Potong Otomatis pada Sistem Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menerapkan sistem administrasi pembaruan yang dikenal dengan nama Coretax. Saat Anda mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Induk di dalam sistem Coretax ini, Anda akan menjumpai sebuah pertanyaan konfirmasi berbunyi "Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?". Kolom nominal pada pertanyaan tersebut biasanya sudah terisi angka secara otomatis oleh sistem.
Angka otomatis tersebut berasal dari rekam jejak digital seluruh dokumen Bukti Pemotongan (Bupot) yang telah diterbitkan dan dilaporkan oleh pihak pemotong pajak ke dalam pangkalan data DJP. Seluruh nominal yang tertera pada dokumen Bupot tersebut langsung diakumulasikan oleh sistem Coretax dan diakui secara sah sebagai kredit pajak untuk melunasi kewajiban PPh terutang orang pribadi Anda.
Kategori Pajak yang Sah Menjadi Komponen Kredit Pajak
Pemerintah mengklasifikasikan beberapa varian Pajak Penghasilan yang berhak dijadikan pengurang pajak tahunan bagi wajib pajak orang pribadi.
PPh Pasal 21: Pajak yang dipotong atas penghasilan rutin bulanan seperti gaji karyawan, honorarium pekerja lepas, dan komisi penjualan tenaga pemasar.
PPh Pasal 22: Pajak yang dipungut atas aktivitas impor barang dari luar negeri atau transaksi penyerahan barang berharga kepada bendaharawan instansi pemerintah.
PPh Pasal 23: Pajak yang dipotong atas penghasilan pasif berupa pembagian dividen saham, bunga pinjaman, dan royalti hak cipta.
PPh Pasal 24: Pajak yang sudah disetorkan di luar negeri atas penghasilan bersumber internasional yang diizinkan untuk dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia.
Pada hakikatnya, seluruh Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak ketiga dan memiliki sifat tidak final berhak digunakan sebagai pengurang atau kredit pajak pada perhitungan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sifat tidak final ini menandakan bahwa penghasilan tersebut wajib digabungkan dengan seluruh pendapatan neto lainnya pada akhir tahun untuk dihitung secara utuh menggunakan skema tarif progresif. Pemotongan pajak di awal ini merupakan instrumen pelunasan pajak dalam tahun berjalan guna meringankan total beban pembayaran wajib pajak saat menyusun pelaporan tahunan. Kebijakan pengkreditan ini secara khusus memang diperuntukkan bagi pemotongan pajak tidak final. Pajak Penghasilan yang berstatus final memiliki aturan perlakuan tersendiri karena kewajiban pajaknya dianggap telah tuntas sepenuhnya seketika saat proses pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan.
Validasi Data dan Penentuan Status SPT Tahunan
Kehadiran sistem Coretax sangat mempermudah proses pencocokan data atau rekonsiliasi karena wajib pajak cukup memastikan kecocokan angka otomatis tersebut dengan dokumen fisik atau PDF Bukti Potong yang diterima dari pemberi kerja. Akumulasi dari seluruh nilai kredit pajak otomatis ini akan langsung dikurangkan dengan total Pajak Penghasilan terutang wajib pajak selama satu tahun.
Hasil pengurangan matematis pada sistem ini akan menghasilkan penentuan status SPT akhir. Status Kurang Bayar akan muncul saat total pajak terutang ternyata lebih besar dari nominal kredit pajak. Status Lebih Bayar akan terjadi apabila jumlah kredit pajak dari pihak lain tersebut justru melampaui total pajak terutang. Status Nihil akan tercapai secara seimbang saat kewajiban pajak terutang memiliki nilai yang persis sama dengan total kredit pajak.