Keputusan Resmi Menkeu: Program Tax Amnesty Dihentikan demi Kepastian Hukum
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah secara resmi menyudahi era program pengampunan pajak atau tax amnesty. Keputusan besar ini diambil untuk menutup celah penyimpangan sekaligus melindungi para pegawai pajak dari risiko suap maupun tekanan akibat pemeriksaan yang berulang. Menkeu juga memberikan teguran langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak agar tidak mengorek kembali data harta para peserta tax amnesty yang sudah patuh. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menjaga stabilitas iklim usaha serta mempertahankan kepercayaan para pelaku bisnis terhadap hukum di Indonesia.
Daripada memeriksa kembali wajib pajak yang sudah kooperatif, fokus kementerian keuangan kini beralih pada penegakan aturan secara adil dan terukur. Pemerintah memberikan tenggat waktu hingga akhir tahun 2026 bagi kelompok wajib pajak yang belum memenuhi komitmen mereka:
2.424 wajib pajak yang gagal memulangkan atau melakukan repatriasi dana mereka dari luar negeri ke dalam negeri.
Sekitar 35.000 wajib pajak yang tercatat belum mengungkapkan seluruh kepemilikan harta mereka secara lengkap.
Jika peringatan ini tetap diabaikan hingga batas waktu yang ditentukan, pemerintah bersiap melakukan pemeriksaan keuangan secara menyeluruh. Aset yang tertahan di luar negeri tersebut juga akan dibatasi sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis domestik.
Guna mencegah kesimpangsiuran informasi yang sering memicu kegaduhan di masyarakat, wewenang pengumuman kebijakan perpajakan kini diambil alih sepenuhnya oleh Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak ke depan akan murni bertindak sebagai eksekutor di lapangan tanpa memiliki otoritas untuk merilis kebijakan baru ke publik. Melalui penataan komunikasi satu pintu ini, pemerintah berkomitmen menghadirkan administrasi perpajakan yang lebih transparan, pasti, dan profesional bagi seluruh dunia usaha.